Tentang Internet, Internasional Siap Belajar dari Indonesia di Berlin!

Laporan dari MAG IGF 2019 – Berlin*

Pada Internet Governance Forum (IGF) 2019 pada November nanti di Berlin, sudah dipastikan tak kurang dari (tiga) sesi workshop akan diampu oleh Indonesia. Catatan tantangan dan pengalaman Indonesia dalam sejumlah isu terkait tata kelola Internet akan didiskusikan terbuka, sehingga sejumlah negara internasional dapat belajar darinya.

Kesediaan workshop dari Indonesia tersebut, bersama dengan sejumlah workshop lainnya dalam rumpun “Open Forum” dan “Pre-Event” telah diputuskan dalam rangkaian rapat Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF PBB di Kantor Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman di Berlin, Kamis (6/6/2019).

Ketiga tema workshop dari Indonesia tersebut adalah:

  • Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion (pengampu: Kementerian Kominfo bersama dengan ID-IGF dan Siberkreasi) – Open Forum

  • Strengthening Digital Transformation through Digital Security (pengampu: Kementerian Kominfo bersama dengan ID-IGF dan Siberkreasi) – Open Forum

  • Ethics for the Young Digital Talents in the era of AI (pengampu: Universitas Indonesia) – Pre Event

Open Forum adalah rumpun salah satu jenis workshop yang disiapkan bagi pengaju proposal workshop dari sektor pemerintah dan organisasi internasional, terutama bagi yang memiliki kerja-kerja aktif pada isu tata kelola Internet. Sedangan Pre Event disiapkan oleh Sekretariat IGF PBB bagi yang ingin menyelenggarakan workshop pada Day-0 (day zerro), atau sehari sebelum rangkaian IGF secara resmi dimulai. Keputusan siapa boleh mengampu workshop apa pada rumpun Open Forum dan Pre-Event ini ada pada Sekretariat IGF PBB dengan dikomunikasikan pada anggota MAG IGF.

Adapun selain kedua rumpun di atas, masih ada beberapa jenis workshop lainnya. Salah satunya adalah workshop regular yang faktor saringan dengan tingkat lebih tinggi, mengingat total tak kurang dari 400-an proposal workshop masuk dari berbagai stakeholder dengan ragam asal negara. Dari 400-an tersebut, yang memenuhi syarat administrasi ada 289 proposal, dibagi menjadi 3 (tiga) sub-tema yaitu Data Governance, Digital Inclusion dan Security and Safety.

Penulis bersama Kenta Mochizuki, Anggota MAG IGF PBB dari stakeholder swasta, berasal dari Jepang

Oleh anggota MAG IGF, proposal tersebut akan di-ranking berdasarkan sejumlah kriteria untuk menghasilkan hanya 20 proposal workshop per sub-tema, atau total 60 proposal workshop. Ini berarti rasio diterimanya proposal adalah sekitar 1 banding 5. Jika melihat dari daftar 289 proposal workshop yang ada saat ini, setidaknya ada beberapa pengampu atau pembicaranya dari Indonesia, yaitu:

Apakah dari 4 proposal di atas akan ada yang lolos seleksi final dan menambah jumlah workshop Indonesia selain yang 3 dari rumpun Open Forum dan Pre-Event di atas? Semoga saja! Kita tunggu keputusan final dari MAG IGF selambatnya pada akhir bulan ini.

Penulis: Donny B.U**

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada rapat MAG IGF di Berlin (Juni 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

Jerman Geram, Kanselir Merkel Kawal Langsung IGF 2019 Berlin

Laporan dari MAG IGF 2019 – Berlin*

Pemerintah Jerman melihat bahwa Internet Governance Forum (IGF) adalah forum pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) yang tepat untuk menentukan peta kebijakan Internet global. Bahkan IGF 2019 yang akan dilaksanakan di Berlin pada November nanti, dapat menjadi kunci atas beberapa isu yang mendesak.

Hal tersebut ditegaskan oleh Thomas Jarzombeck, anggota Parlemen Jerman yang menjadi inisiator pengusung IGF 2019 ke Jerman. “Penting untuk menekankan pendekatan multistakeholder, untuk memastikan agar Internet pada akhirnya tidak terbelah dan sebagian jatuh pada rezim yang tidak terlalu terbuka pada demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujarnya dalam rapat Multistakeholder Advisory Group (MAG) IGF yang diikuti oleh penulis di Berlin, 5/6/2019.

Bisa jadi yang disampaikan oleh Thomas adalah ekspresi kegusaran mewakili dunia barat atas perkembangan terbaru di Rusia. Presiden Vladimir Putin belum lama berselang telah menandatangani UU Kedaulatan Internet, yang secara legal memungkinkan Rusia untuk membangun jaringan “Internet”-nya sendiri dan terpisah sama sekali dari jaringan Internet global yang kita kenal selama ini.

“Internet sangatlah penting untuk demokrasi, kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik kepada sistem rezim tertentu. Namun Internet juga dapat digunakan oleh rezim otokrasi untuk propaganda bagi kepentingannya sendiri. Ini sangatlah berbahaya,” tambahnya dengan nada geram.

Rapat MAG – IGF, Berlin / Juni 2019 / Foto: Penulis

Untuk menunjukan keseriusan Jerman mengawal pelaksanaan IGF 2019 nanti, Kanselir Jerman Angela Merkel pun turun tangan langsung. “IGF mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Jerman. Bahkan Kanselir Merkel telah terjadwalkan membuka IGF 2019, pada hari kedua tanggal 26 November” tegasnya.

Pun inklusifitas, ditegaskan kembali oleh Thomas, adalah kunci tata kelola Internet untuk memastikan Internet dapat tetap bebas, aman dan terbuka dalam kerangka hak asasi manusia. “Bukan sebagai tempat penyebaran fitnah, kebencian dan kabar bohong,” tandasnya sembari menekankan kepercayaannya pada proses tata kelola Internet yang diusung oleh IGF.

Penulis: Donny B.U**

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada rapat MAG IGF di Berlin (Juni 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

Indonesia Ajak MAG IGF PBB Membaca Kembali “IGF 2013 – Bali”

Laporan dari MAG IGF 2019 – Berlin*

Setelah 2017 dan 2018 diselenggarakan di Jenewa dan Paris, untuk Internet Governance Forum (IGF) global pada November 2019 dan tahun berikutnya akan berlangsung di Berlin dan Polandia. Hal tersebut menjadi salah satu informasi yang hangat dibahas dalam rapat hari pertama tentang persiapan IGF, 5/6/2019 di Berlin – Jerman. Pasalnya, lokasi pelaksanaan IGF tersebut 4 kali berturut-turut dilaksanakan di wilayah Eropa.

“Mengapa PBB tidak mendorong agar pelaksanaan IGF tidak berturut-turut di kawasan Eropa saja?” demikian ditanyakan oleh Michael Ilishebo, anggota MAG dari stakeholder pemerintah yang berasal dari Zambia.

Sejumlah anggota MAG yang lain pun menggenapi kegusaran Michael tersebut dengan menanyakan tentang panduan apa saja yang yang harus disiapkan oleh suatu negara jika ingin menjadi host country, khususnya terkait finansial.

Menjawab pertanyaan Michael, Deniz Susar, perwakilan Departemen Ekonomi dan Sosial – PBB (UN DESA), institusi yang diberi mandat oleh Sekjen PBB untuk melaksanakan acara IGF tahunan, menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha sebaik mungkin agar lokasi pelaksanaan IGF dapat ragam kawasan.

“Namun harus diingat, bahwa untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan IGF, perlu ada komitmen politik dan komitmen finansial. We are working hard to take the IGF to other regions, tapi komitmen tersebut tidak mudah didapatkan,” ujarnya.

Perlunya komitmen politik, karena memang menjadi tuan rumah IGF yang melibatkan banyak negara lain, perlu keseriusan pihak pemerintah untuk melakukan serangkaian kesepakatan dan negosiasi dengan PBB. Adapun komitmen finansial, tentu saja pihak tuan rumahlah yang memang harus menanggung biaya penyelenggaraan yang tak sedikit.

“Pada umumnya, host country tidak memberikan informasi kepada kami (PBB – red.) mengenai biaya pelaksanaan IGF di negara mereka. Tapi seperti IGF 2015 di Brazil, biayanya sekitar USD 2 juta,” ditambahkan oleh Chengetai Masango, Manajer Program dan Teknologi IGF.

Rapat MAG – IGF, Berlin / Juni 2019 / Foto: Penulis

Pada kesempatan yang sama, penulis pun menyampaikan ajakan kepada para peserta rapat untuk membaca kembali catatan pengalaman Indonesia dalam menjalankan IGF 2013 di Bali. “I encourage the MAG Members to read the full report of the IGF 2013 Bali. Di dalamnya ada beberapa hal teknikal, juga hitung-hitungan biaya dan (dana) sponsor terkait pelaksanaan IGF 2013,” demikian penulis menyampaikan.

Laporan yang teraudit dan terbuka tersebut, disampaikan pula oleh penulis, telah disampaikan sebagai laporan resmi kepada pihak PBB dan Sekretariat IGF dan dapat diunduh di http://igf.id. Dan tentu saja “I think everybody would agree that bali was a lovely plave to have an IGF,” tandas Lynn Amour, Chair MAG IGF, yang memimpin rapat kali ini.

Penulis: Donny B.U**
*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada rapat MAG IGF di Berlin (Juni 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

IGF: Perlu Langkah Konkret Bangun Tata Kelola Internet yang Inklusif

Laporan dari Forum WSIS 2019 – Jenewa*

Dalam konteks tata kelola Internet, pendekatan pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) sejatinya secara global kian diterima dan diapresiasi oleh banyak pihak yang berwenang. Bahkan pendekatan ini kini dapat berdampingan dengan proses multilateral yang sebelumnya telah terlebih dahulu berjalan. Demikian ditegaskan oleh Jovan Kurbalija, pada rapat Multistakeholder Advisory Group (MAG), Internet Governance Forum (IGF) di Jenewa, Rabu (10/4/2019).

Berbicara dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif, Sekretariat High-Level Panel on Digital Cooperation, Jovan juga menegaskan hal yang tak kalah pentingnya. “Salah satu agenda yang juga menjadi bahasan penting dalam panel adalah tentang percepatan institusi pengampu kebijakan yang selama ini bekerja dengan cara dan berkutat pada agenda ‘tradisional’, untuk dapat mulai masuk ke ranah digital,” ujarnya.

Panel dimana Jovan saat ini menjalankan perannya, memiliki tugas dan tanggung-jawab langsung kepada Sekjen PBB untuk memastikan target agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (SGD 2030) dapat tercapai, dengan mendorong kerja-kerja kolaboratif lintas sektor dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tiga Rekomendasi

Untuk itu, menurut Jovan, panel yang beranggotkan antara lain Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation), Jack Ma (Alibaba) dan Vinton Cerf (Google) tersebut tengah menyiapkan usulan 3 (tiga) rekomendasi guna akselerasi kerjasama digital dan tata kelola digital, sehingga kebijakan-kebijakan pada tingkat nasional, regional maupun global tidak saling terputus lantaran berdiri sendiri- sendiri.

“Selain itu, rekomendasi tersebut juga untuk meningkatkan pemahaman para pengampu kebijakan bahwa ada hal lain selain kebijakan itu sendiri, semisal terkait pada isu hak asasi manusia, keamanan, perdagangan elektronik dan lainnya yang tidak lagi dapat dikelola secara terpisah sendiri-sendiri,’ tambahnya.

Adapun 3 rancangan usulan rekomendasi tersebut adalah:

  • Mendorong Digital Cooperation Initiative, dengan mengadopsi kerja-kerja jejaring kolaborasi yang telah ada dan memperkuat perannya pada fungsi penyediaan dukungan dan fungsi pengembangan kapasitas.

  • Menguatkan Internet Governance Forum (IGF) dengan terus mengembangkan kerjasama multistakeholder yang telah mencapai tingkatan tertentu, melalui sejumlah riset dan studi berkelanjutan.

  • Menyediakan Digital Comments Platform yang dapat digunakan oleh multistakeholder dan memiliki fungsi yang erat dengan kerja-kerja PBB khususnya pada area terkait kebijakan digital dan Internet.

Suasana Rapat MAG IGF di Jenewa, 9-11 April 2019

Kepada penulis, ketika dijumpai secara khusus disela-sela agendanya menjadi panelis pada sejumlah workshop pada forum World Summit on the Information Society (WSIS) 2019, yang back-to-back dengan rapat MAG IGF, Jovan kembali menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia yang menurutnya dapat menjadi contoh bagi negara lain.

“Proses multistakeholder memang tidak mudah, namun Indonesia bisa memberikan contoh yang baik karena telah mulai melakukannya. Saya perlu makin banyak ‘Indonesia-Indonesia’ lain untuk bisa saya sampaikan dan jadikan contoh kepada yang lain,” ujar Jovan yang telah beberapa kali datang ke Indonesia menjadi pembicara kuliah umum di Kementerian Kominfo. Jovan pun tak lupa menyampaikan harapannya agar Pemilu di Indonesia bisa berjalan lancar.

Semakin Inklusif

Rapat MAG IGF kali ini, masih dalam rangkaian persiapan pelaksanaan pertemuan IGF Global 2019 di Berlin, Jerman, pada November 2019. Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan IGF Global pada tahun 2013 di Bali. Dalam rapat tersebut, penulis hadir dan mencatat sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus dari para utusan negara maupun multistakeholder yang menghadiri rapat pada 9 hingga 11 April 2019 tersebut.

Tentang keterwakilan atau representasi peserta pada forum-forum IGF sebelumnya, khususnya mereka yang “weak and missing voices”, menjadi salah satu topik diskusi yang hangat. “Kami (PBB) terus berupaya agar forum IGF bisa semakin inklusif serta mereka yang terlibat memiliki keterwakilan yang memadai dan proporsional,” ujar Chengetai Masango, Manajer Program dan Teknologi IGF – PBB, dalam rapat.

Untuk itulah, menurut Masango, sebagaimana turut pula dimandatkan oleh Sekjen PBB, IGF terus meningkatkan daya upayanya dalam inklusifitas dan keberagaman pelibatan peserta. “Kami telah menyiapkan dukungan (biaya) perjalanan untuk IGF 2019 di Berlin. Tentu saja dukungan ini dikhususkan bagi mereka yang memenuhi kriteria khusus,” tambahnya. Adapun kriteria khusus tersebut dapat dibaca di situs http://intgovforum.org

Adapun hal lain yang turut menjadi diskusi menarik dalam rapat ini adalah terkait dengan mekanisme dan kriteria penilaian proposal workshop yang masuk ke sekretariat. Salah satu hal yang pokok menjadi bahasan pada isu ini adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi pengaju proposal mula atau yang baru pertama kali, agar tidak lantas mudah tersingkir proposalnya ketika harus beradu dengan proposal yang diajukan oleh mereka yang lebih “senior” atau telah berulang-kali menghadiri IGF dan/atau mengampu workshop. Sekretariat IGF membuka kesempatan bagi siapapun untuk mengajukan proposal workshop secara online melalui situs IGF, paling lambat hingga Minggu, 14 April 2019, 23:59 UTC atau Senin, 15 April 2019, 04:59 WIB.

Indonesia Aktif

Pada kesempatan rapat tersebut, dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk Persidangan MAG IGF – PBB, penulis telah mengajukan proposal workshop Open Forum atas nama Indonesia, dengan topik “Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion”. Pilihan tema tersebut selaras dengan arahan dan acuan yang telah ditetapkan oleh PBB. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat berperan aktif dalam memberikan contoh dalam menginisiasi tata kelola Internet dengan pendekatan multistakeholder yang inklusif, sebagaimana kerap diapreasi oleh Jovan.

Tercatat akan sebagai pengampu workshop tersebut, bilamana proposal disetujui oleh Sekretariat IGF sebagai salah satu workshop pada IGF 2019 – Berlin, adalah Kementerian Kominfo Indonesia, Indonesia IGF (ID-IGF) dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.

Penulis (kiri) bersama anggota MAG IGF Global dari Indonesia, Juliana Harsianti dari ISOC / Global Voices

Pada sejumlah perhelatan IGF sebelumnya, Indonesia cukup aktif pula mengampu sejumlah workshop m. Semisal Open Forum IGF 2018 bertopik “Combating Fake News and Dangerous Content in the Digital Age“. Kemudian Open Forum IGF 2017 bertopik “Harenessing Digital Economy Opportunities by Supporting SMEs“, dan Open Forum IGF 2016 tentang “Social Media and Democracy” dan pada workshop IGF 2015 tentang “Child Online Protection through Multistakeholder Engagement Workshop“.

Sebagai catatan lain, 3 (tiga) tema program yang akan menjadi benang merah pada sejumlah workshop pada IGF 2019 nanti, berdasarkan hasil kesepatan pada rapat MAG IGF sebelumnya, adalah: a). Data Governance, b). Digital Inclusion dan c). Security, Safety, Stability & Resilience. Ketiga tema tersebut merupakan rumusan dari kontribusi kegiatan IGF 2018, kompilasi laporan tahunan IGF dan permintaan masukan dari para stakeholder terkait.

Buku Pengantar Tata Kelola Internet dapat diunduh di literasidigital.id

(Silakan unduh buku Pengantar Tata Kelola Internet)

Pada sesi penutupan rangkaian pertemuan MAG IGF kali ini, Masango pun menyampaikan data bahwa sudah ada 130 proposal workshop tematik yang masuk ke sekretariat. Adapun untuk permohonan booth eksibisi, terdata sudah ada 37 proposal. Tentu saja karena keterbatasan ruangan dan slot acara, setiap proposal dan pengajuan booth akan diseleksi dan ditentukan dengan cermat oleh Sekretariat IGF. Pertemuan lanjutan MAG IGF akan berlangsung pada Juni 2019 di Berlin, Jerman.

Penulis: Donny B.U**

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada Forum WSIS 2019 dan rapat MAG IGF di Jenewa (Maret 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

Indonesia: Ekonomi Digital Perlu Ditopang Ekosistem yang Kuat

Laporan dari Forum WSIS 2019*

Keunggulan Indonesia dalam hal ekonomi digital, ditekankan kembali pada forum tahunan World Summit on the Information Society (WSIS). Indonesia, dengan posisi sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, pun terus membangun kemampuan ekosistem digitalnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli, dalam salah satu sesi High-Level Policy Panel WSIS 2019 bertajuk Ekonomi Digital dan Perdagangan, Rabu (10/4/2019) di CICG – Jenewa.

“Sebagai negara dengan target kontribusi GDP senilai USD 130 billion dari sektor ekonomi pada 2020 nanti, Indonesia terus membangun ekosistem digitalnya. Salah satunya adalah penyelesaian pembangunan Jaringan Tulang Punggung Berkapasitas Tinggi Nasional, Palapa Ring,” demikian dipaparkan oleh Ahmad Ramli.

Perkembangan Palapa Ring (Kemkominfo)

Dengan tersedianya jaringan infrastruktur Palapa Ring yang dapat melayani Internet berkecepatan tinggi di lebih dari 440 kota dan kabupaten, ditambah dengan jumlah pengguna Internet Indonesia yang kini telah berjumlah 150 juta orang, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ramli, juga dapat mendorong inklusifitas dan adopsi sektor finansial dan pembayaran digital di Indonesia.

Indonesia pun memaparkan lebih lanjut tentang upaya yang dilakukan dalam membangun ekosistem digital, melalui pendekatan multistakeholder semisal Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Program Nasional 1000 Startup, Next Indonesia Unicorn (Nexticorn), Go Online Program dan Digital Talent Scholarship.

Perspektif Global

Sudut pandang lain diberikan oleh pejabat dari beberapa negara dan sektor swasta, di antaranya H.E. Mikail Mamonov, Deputi Menteri Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia; Khaled Fattal dari MLi Group; dan Masanori Kondo, Deputi Sekjen Asia-Pacific Telecommunity. Dalam merespon tren perdagangan berbasis digital, ketiganya memiliki pandangan masing-masing yang memperkaya diskusi.

Mamonov mengabarkan bahwa Rusia tengah fokus mengamankan sistem pembayaran daring, alih-alih membuatnya go international seperti yang ditempuh oleh Alipay dari Tiongkok. Federasi yang kerap dijuluki negeri Beruang Merah ini telah membangun ekosistem pembayaran daring yang menyeluruh di seluruh wilayahnya. Mamonov mengaku ia tidak lagi perlu membawa uang fisik sebab pundi-pundinya kini bisa diakses lewat gawai.

Ilustrasi (ist.)

Sementara itu, Kondo yang mewakili Asia-Pasific Telecommunity selaku organisasi lintas-pemerintah, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mencapai trasformasi ekonomi menyeluruh. Beliau membeberkan proses yang perlu dicapai bagi pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah, masyarakat atau konsumen, dan komunitas internasional. Pemerintah perlu merancang kerangka kebijakan dan regulasi yang memudahkan aktor-aktor ekonomi digital berkembang. Lantas, upaya ini mesti didukung oleh platform bisnis internasional yang mampu menaungi potensi dari masing-masing negara. Ketika dua poin di atas berjalan mulus, maka secara otomatis pola pikir masyarakat atau konsumen mengenai ekonomi digital bergerak positif.

Pembukaan WSIS 2019 oleh Sekjen ITU Houlin Zhao

Mengambil posisi berbeda, Fattal memperingatkan hadirin soal ancaman dunia digital yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dilatari oleh kompetensinya sebagai direktur perusahaan perlindungan siber, ia menuntut rezim pengambil keputusan untuk segera bergegas mengejar ketertinggalan. Menurutnya ancaman siber berkembang secara eksponensial, apabila upaya membendungnya tidak sepadan maka ekonomi global serta kemaslahatan publik menjadi taruhannya. “Sistem abad 21 tidak bisa terus-menerus diatur oleh lembaga yang menganut mekanisme abad ke-20,” tutupnya.

Penulis: Donny B.U** dan Adya Nisita***

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada Forum WSIS 2019 dan rapat MAG IGF di Jenewa (Maret 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

***) Penulis adalah Riset Manager Siberkreasi dan mengikuti sesi Forum WSIS 2019 secara remote dari Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email adyanst[at]@gmail.com

Sarat Tantangan, Karya Internet Indonesia Jaya Berkibar di Dunia

Laporan dari Forum WSIS 2019*

Pada pelaksanaan forum World Summit on the Information Society (WSIS) 2019 di Jenewa, Indonesia berhasil membawa pulang 4 (empat) penghargaan Champion dari PBB. Penghargaan tersebut merupakan hasil dari kompetisi yang ketat, melibatkan 1062 inisiatif yang didaftarkan dari seluruh dunia melalui ajang WSIS Prizes:

Empat penghargaan Champion untuk Indonesia tersebut diraih oleh:

“Data Bojonegoro” adalah layanan data, informasi, jurnal kepustakaan online bagi masyarakat dan pengampu kebijakan di Bojonegoro. “Baktiku Pada Petani” adalah program peningkatan kapasitas petani dan pertanian dengan menggunakan platform digital. “Baktiku Negeriku” adalah program yang mendorong pemberdayaan komunitas rural dengan pendekatan berbasis teknologi informasi. Sedangkan “Saintif” adalah media online edukasi dan pengetahuan karya mahasiswa Universitas Diponegoro yang dibangun secara swadaya.

Acara penganugerahan bagi pemenang diselenggarakan pada Selasa (9/4/2019) dan diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Houlin Zhao, kepara para Champion yang terdata ada 72 insiatif / karya pilihan dari berbagai negara dunia, bertempat di markas besar ITU – PBB, Jenewa.

Foto Bersama Champion dan Delegasi Indonesia bersama Sekjen ITU (tengah), Dirjen PPI Kemkominfo (sebelah kiri Sekjen ITU) dan Dubes RI di Jenewa (sebelah kanan Sekjen ITU)

Secara khusus Champion dari Indonesia didampingi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli bersama dengan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib beserta Delegasi RI.

Menurut informasi yang dikutip dari situs WSIS, jumlah karya atau inisiatif yang didaftarkan tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 216% dari tahun sebelumnya. Dari 21 Desember 2018 hingga 10 Februari 2019, lebih dari 2 juta suara dari netizen di berbagai negara diberikan untuk memilih karya yang selanjutnya akan ditinjau secara komprehensif oleh kelompok ahli yang ditunjuk PBB.

Sarat Tantangan

Fajrul Falah (sebelah kiri) bersama Sekjen ITU

“WSIS Prizes adalah ajang belajar, berbagi pengetahuan dan berjejaring yang luar biasa,” ujar Fajrul Falah, mahasiswa jurusan fisika, semester 8 pada Universitas Diponegoro yang bersama kedua temannya yang menginisiasi portal Saintif. Suka duka dan tantangan kerap dihadapi, apalagi sebagai sebuah project nirlaba untuk konten di Internet yang minim dana ala mahasiswa. Apakah pihak kampus semisal rektor sudah memberikan apresiasi selayaknya dan atensi sebagaimana diharapkan atas peraihan prestasi yang mendunia ini? “Belum,” jawabnya singkat. “Namun semoga saja capaian (Saintif – Red.) ini bisa menginspirasi kawan-kawan muda lainnya, untuk terus mengibarkan karya Internet Indonesia ke dunia” tegasnya.

Fajar Eri Dianto (paling kanan), Nova Wijaya (kedua dari kanan), dan Mohammad Muat (ketiga dari kanan) bersalaman dengan Sekjen ITU

Mohammad Muat, yang turut hadir ke Jenewa mewakili RTIK bersama Nova Wijaya dan Fajar Eri Dianto, pun menyatakan antusiasmenya untuk sebanyak mungkin belajar dari berbagai karya dan inisiatif Champion manca negara. ” Pemda Bojonegoro juga salah satu stakeholder yang memungkinkan Data Bojonegoro bisa meraih penghargaan ini. Semoga kembali ke Indonesia, kami (RTIK – Red.) bisa makin giat dan erat bekerjasama dengan para pihak terkait. Ini tantangan tersendiri,” tegasnya. Tantangan, menurut Muat, lantaran memang perlu ada visi-misi yang kuat dari para stakeholder saat memberdayakan Internet bagi kepentingan masyarakat.

Triyoga Pramudita (paling kiri) dan Jowvy Kumala (kedua dari kiri), mewakili Telkomsel, berfoto bersama Sekjen ITU (kedua dari kanan) setelah menerima penghargaan.

Adapun “Baktiku Negeriku” merupakan program CSR dalam bentuk kontribusi dan kolaborasi Serikat Pekerja Telkomsel yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai daerah pelosok di Indonesia melalui teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan. Dikutip dari situs Telkomsel, program yang melibatkan partisipasi langsung dari para karyawan Telkomsel ini meliputi berbagai aktivitas seperti kerja sukarela karyawan (employee volunteering), gerakan peduli lingkungan (green movement), pembangunan fasilitas pusat digital (digital center), serta pembangunan infrastruktur.

Bukan Jago Kandang

Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ketika berdialog dengan perwakilan Relawan TIK Indonesia penerima Champion WSIS Prizes 2019, di sela-sela peluncuran buku seri literasi digital Siberkreasi pada Senin (1/4/2019) lalu di kantor Kemkominfo, menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus menunjukkan kiprahnya di bidang TIK agar menjadi contoh bagi negara lain.

“Kita harus tunjukkan bahwa (Indonesia) bukan jago kandang, caranya dengan berkompetisi pada ajang global semisal WSIS Prizes. Pencapaian ini merupakan hal yang membanggakan dan perlu terus ditingkatkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kompetisi ini juga untuk terus memacu kita berkarya lebih baik lagi, tidak lantas berpuas diri,” ujar Menteri yang kerap dipanggil Chief RA ini.

Sesi Pembukaan WSIS 2019

Kompetisi WSIS Prizes itu sendiri adalah ajang tahunan yang mengundang seluruh pemangku kepentingan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari berbagai negara di dunia untuk menyampaikan inisiatif karya yang terbagi atas 18 kategori. Penghargaan tersebut mengumpulkan dan mengevaluasi usulan dari seluruh dunia mengenai aktivitas industri TIK, baik perangkat keras, jaringan, dan aplikasi melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh ITU yang merupakan badan tertinggi PBB pada bidang teknologi dan informasi.

Pengajuan karya tahun ini didistribusikan berdasarkan wilayah sebagai berikut: 16,9% dari Afrika, 29% dari Asia dan Pasifik, 6,5% dari Eropa Timur, 19,4% dari Amerika Latin dan Karibia, 27,7% dari Eropa Barat, dan 0,5% dari internasional program.

Penulis: Donny B.U** dan Adya Nisita***

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada Forum WSIS 2019 dan rapat MAG IGF di Jenewa (Maret 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

***) Penulis adalah Riset Manager Siberkreasi dan mengikuti sesi Forum WSIS 2019 secara remote dari Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email adyanst[at]@gmail.com

Hoaks dan Disinformasi Bahayakan Proses Demokrasi

Laporan dari Forum WSIS 2019

Ternyata hoaks dapat berdampak serius bagi anak muda dan demokrasi. Demikian Dr. Stephanie Borg-Psaila, Direktur Interim Geneva Internet Platform, pada workshop Indonesia (8/4/2019) “Multi-stakeholder’s Approach in Combating Hoax and Disinformation in the Digital Age” di Forum WSIS 2019. Mengutip pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Stanford pada tahun 2016, terdapat fakta bahwa anak muda saat ini cenderung tidak mudah membedakan mana konten advetorial versus berita aktual. “Dan ini tentu akan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara, terutama ketika demokrasi membutuhkan peran anak muda yang mampu berdaya dan memberdayakan informasi secara benar,” jelasnya.

Apabila dikaitkan dengan konteks Indonesia, penelitian dari Universitas Katolik Atma Jaya (2019) turut mengonfirmasi kekhawatiran Dr. Borg-Psaila. Pasalnya, kaum muda perkotaan di Indonesia cenderung menggunakan media sosial sebagai referensi informasi. Konten yang tersaji di Internet diperlakukan tidak lagi sebagai hiburan atau penunjang gaya hidup, tetapi juga dimaknai sebagai penentu keputusan, bahkan pilihan politik. Padahal apabila menilik jumlah generasi muda digital native yang juga bakal menjadi pemilih pemula di Indonesia, angkanya sungguh besar. Berdasarkan survei dari Perludem, pemilih muda dengan rentang usia maksimal 35 tahun menyumbang 79 juta pemilih atau sekitar 40 persen dari total daftar pemilih tetap. Maka, kekuatan kuantitas pemilih yang mengandalkan media sosial sebagai rujukan memilih perlu diimbangi dengan kualitas konten yang beredar di Internet.

Kegiatan Pandu Digital Siberkreasi di STMM Yogyakarta pada 20 Oktober 2018, kredit: Siberkreasi.

Selain itu, upaya memperbaiki kompetensi pengguna Internet juga perlu ditempuh secara paralel dengan produksi konten negatif. Agar generasi muda atau pengguna Internet secara umum dapat secara bijaksana mencerna informasi dan berperilaku etis di dunia maya, literasi digital amat dibutuhkan. Layaknya sungai, pendekatan dari hulu ke hilir yang melibatkan beragam pemangku kepentingan perlu dicanangkan. Sisi hulu upaya literasi digital bekerja bak reboisasi, yakni berwujud: edukasi, pemeliharaan kerja komunitas, dan produksi konten positif, digiatkan sebagai investasi jangka panjang. Sementara sisi hilirnya berisi tindakan hukum pada pelaku kejahatan siber. Keduanya mesti dijalankan secara serentak, tanpa mengurangi porsi salah satunya.

Ditemui lebih lanjut usai menjadi panelis, Dr. Borg-Psaila menegaskan bahwa yang terpenting dalam menjalankan literasi digital adalah adanya local champion. “Perlu ada local champion di setiap negara yang berperan menjadi leader dalam menjalankan literasi digital. Di banyak negara, local champion ini diperankan oleh pemerintah,” ujarnya. Dr. Borg-Psaila pun menyatakan apresiasinya kepada Indonesia, sebab yang melalukan literasi digital adalah multi-stakeholder, salah satunya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Dr. Stephanie Borg-Psaila saat mengisi workshop di Forum WSIS 2019 (8/4/2019).

“Indonesia bisa menjadi contoh mengenai bagaimana kerja-kerja melawan hoaks dapat dilakukan secara komprehensif dan multi-stakeholder, baik dari sisi edukasi maupun regulasi,” tambahnya. Menurutnya, pemerintah memang memiliki otoritas untuk menyatakan mana yang boleh dan tidak, dengan menggunakan instrument regulasi. “Namun, kerja kolaborasi multi-stakeholder adalah yang perlu dikedepankan,” tandasnya.

Saat ini, Indonesia sangat terbantu dengan hadirnya insiatif sipil independen yang mengawal proses demokrasi dan akuntabilitas lembaga pelaksana pemilu. Beberapa di antaranya ialah Kawal Pemilu yang tahun ini kembali memperjuangkan transparansi pemilihan umum. Sementara itu, ada pula insiatif gabungan dari WhatsApp, Mafindo, dan ICT Watch, untuk membuka hotline pengaduan berita bohong baik berupa visual, audio, maupun teks di nomor +62 855-7467-6701. Sebelumnya Mafindo dan jejaring sudah aktif mengonfirmasi serta mengklarifikasi ragam hoaks melalui platform http://turnbackhoax.id. Menuju hari pencoblosan, Siberkreasi juga menyusun serangkaian program bertema #SemaiDamai berupa roadshow literasi digital di 10 kota dan meluncurkan buku Demokrasi Damai Era Digital.

Penulis: Donny B.U** dan Adya Nisita***

*) Tulisan ini adalah laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

**) Penulis hadir pada Forum WSIS 2019 dan rapat MAG IGF di Jenewa (Maret 2019) dalam kapasitas sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk IGF – PBB. Penulis juga editor buku Pengantar Tata Kelola Internet dan dapat dihubungi melalui email dbu[at]donnybu.id

***) Penulis adalah Riset Manager Siberkreasi dan mengikuti sesi Forum WSIS 2019 secara remote dari Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email adyanst[at]@gmail.com