Belajar Melindungi Privasi dan Data Pribadi dari Demonstran Hong Kong

Protes besar-besaran kembali terjadi di Hong Kong dua pekan lalu. Ratusan ribu masyarakat menyemuti jalanan untuk melakukan aksi damai. Mereka menuntut pemerintah mencabut kebijakan ekstradisi yang memungkinkan warga negara Hong Kong diadili oleh Tiongkok. Bagi para demonstran kebijakan tersebut bakal menjerumuskan Hong Kong ke sistem peradilan Tiongkok yang dinilai masih cacat hukum. Sekaligus menggadaikan independensi Hong Kong yang selama ini lebih demokratis sejak prinsip “satu negara, dua sistem” diterapkan pada tahun 1997.

Kerumunan tidak hanya meluap di jalanan. Di stasiun kereta bawah tanah, demonstran mengular di depan mesin pembelian tiket. Ini merupakan pemandangan yang tak biasa. Di kota otonomi khusus tersebut, pengguna transportasi umum hanya perlu satu kartu bernama Octopus Card. Selain menjadi tiket berkendara, kartu juga bisa dipakai untuk transaksi lain, seperti biaya tol, parkir, belanja, hingga sarana masuk ke apartemen/kompleks tempat tinggal. Lantas mengapa masyarakat Hong Kong mengorbankan kenyamanan dan tidak menggunakan Octopus Card selama turut berdemonstrasi?

Ternyata masyarakat Hong Kong belajar pada gerakan pro-demokrasi Umbrella Movement tahun 2014. Saat itu aktivis protes diberatkan dalam pengadilan menggunakan rekaman jejak yang dilacak melalui kartu transportasi mereka. Pelacakan dari kartu transportasi sudah jadi rahasia umum, dan prosedur ini banyak membantu pihak berwenang menemukan pelaku kejahatan. Namun apabila konteksnya digunakan untuk membekukan protes anti-pemerintah, maka tindakan tersebut menciderai kebebasan berekspresi dan proses check-and-balance yang menjadi hak warga negara. 

Smart mobility adalah agenda utama dari cetak biru kota pintar Hong Kong. Kini 99% warga negara Hong Kong menggunakan Octopus Card dengan 12,6 juta penumpang transportasi publik setiap harinya. Kota pintar didesain untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penghuninya. Data yang direkam dari kamera CCTV, sensor pendeteksi plat kendaraan, dan chip pada kartu semacam Octopus Card, merupakan konsekuensi yang perlu dibayar oleh warga negara untuk rasa aman dan nyaman. Sehingga isu mengenai pelanggaran privasi dan keamanan data menyeruak ketika membicarakan perubahan perilaku masyarakat Hong Kong di kala protes terjadi. 

Tatkala teknologi big data menjadi primadona, masyarakat terpapar risiko serius yang ironisnya terasa remeh. Banyak dari pengguna gawai absen membaca pernyataan terms and conditions dan langsung menyetujui beragam permintaan akses demi layanan aplikasi gratis. Atau asal mengiyakan saja ketika dimintai keterangan identitas diri yang kadang tidak relevan diberikan. Kelalaian masyarakat menjaga data pribadinya belum juga surut meski pengguna Facebook di Indonesia turut menjadi korban kebocoran data. Laporan Kapersky Lab dan B2B Internasional (2016) menempatkan Indonesia di urutan ketiga negara dengan tingkat penipuan daring tertinggi sedunia. 

Belajar dari perilaku peserta protes di Hong Kong, warganet dan pengguna gawai perlu memahami pentingnya melindungi data pribadi. Menurut Frederika Kaltheuner dari organisasi Privacy International yang berbasis di London, generasi masa kini mesti secara aktif mengetahui hak digital, mendorong transparansi, serta mengadvokasi kebijakan perlindungan data yang bakal menetukan arah penggunaan teknologi oleh pemangku kepentingan seperti perusahaan ataupun negara. Jangan sampai rasa serba ingin praktis menyerang balik bak bumerang.